DPMPTSP

Dasar Hukum

1.    Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2.    Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

       Perizinan Terpadu;

3.    Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 28 November 2014 tentang Perubahan Daerah

       Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011  Retribusi Daerah ;

4.    Perda Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

       Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

5.    Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

       Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP;

6.    Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 TENTANG  PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

       DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI   

TUGAS POKOK

Dalam PERBUP Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 Pasal 9 Tentang Tugas Pokok DPMPTSP adalah Merumuskan, Menyelenggarakan membina dan Mengevaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Pada Bidang Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

FUNGSI 

1. Perumusan, pengkajian dan penyesuaian kebijakan teknis dan regulasi di Bidang Penanaman Modal

    dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Melaksanakan Tugas Operasional di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Penyelenggaraan Teknis administratif ketatausahaa dan Arsip, Kepegawaian, Kehumasan, Pengelolaan

    barang milik Daerah, serta Pengelola Keuangan

4. Pelaksanaan Pembinaan, bimbingan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas

5. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya   

M O T T O

PASTI CERMAT

CEPAT RAMAH MUDAH

AKUTABEL DAN TRANSPARAN