Rekomendasi pemasangan Alat Proteksi Kebakaran (APK)

a. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang Menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk perlidungan kebakaran ,merupakan kewenangan pemerintah daerah.
b. Undang-undang No.28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung , yang mewajibkan setiap bangunan memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran. 
c. Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) , Sebagai dasar percepatan digitalisasi pelayanan Publik.
d. Peraturan Daerah kabupaten Bekasi terkait penyelenggaraan perlindungan kebakaran (akan disesuaikan dengan regulasi darah yg berlaku).
e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Tahun aggaran 2025.

a. Surat Permohonan.
b. Foto copy KTP.
c. NPWP Perusahaan.
d. NIB.
e. Data Isian Alat Proteksi Kebakaran.
f. Foto Coy Rekomendasi APK dari Dinas Pemadam Kebakaran.
g. Site plant gambar Pemasangan dan Penempatan Alat Proteksi Kebakaran.
h. Foto Copy Surat Keterangan laik Pakai dan Berita Acara hasil Pemeriksaan (Apabila Perpanjangan Surat Keterangan Laik Pakai).

a. Pengajuan : Start → Login → isi Form + Upload → Submit → Status →
 “ Diverivikasi / Perbaikan / ditolak.
b. Survei : admin → assign petugas → petugas chek in Lokasi → isi Cheklist APK 
 (Pasif/Aktif/ Sarana Keluar) → Submit Hasil.
c. Penerbitan : Verifikator → Review → Persetujuan pimpinan → Generate Dokumen → Kirim Ke Pemohon (sesuai Alur Pengguna & fitur pada PRD).

7 Hari Kerja.

Surat Rekomendasi Pemasangan alat proteksi kebakaran (APK).